Pengalihfungsian Pejabat Pengadaan Sebagai Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu

Seiring perkembangan organisasi pemerintah, kedepan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa akan menjadi pegawai fungsional. Definisi tentang pegawai fungsional (jabfung), sudah saya entri/post beberapa waktu lalu, lebih detail apa yang dimaksud jabatan fungsional (jabfung) itu bisa dibaca disini [klik].

Alasan mengapa pejabat pengadaan akan dialihfungsikan sebagai jabatan fungsional (jabfung), agar kelak setiap PNS yang akan menduduki profesi sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa akan lebih profesional dan berkualitas. Apakah selama ini tidak profesional dan berkualitas?

Seiring dengan rumor rancangan undang-undang Aparatur Sipil Negara akan disahkan menjadi undang-undang, maka keberadaan jabatan fungsional Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa akan relevan. Selama ini pejabat pengadaan dirangkap oleh PNS yang bertugas dengan jabatan lainnya, ada yang merangkap sebagai pejabat struktural, jabatan fungsional umum, dan sebagainya. 

Jadi, siapa takut dengan ditingkatkannya status kepegawaian Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi jabatan fungsional khusus Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. 

Cuma, harapan kepada pemerintah adalah tunjangan profesi yang diberikan agar lebih memadai untuk menunjang kinerja para pejabat. Lebih lengkap, pembaca dapat menyimak Permenpan No 77 Tahun 2012, sebagai berikut.

Permenpan RB No 77 Tahun 2012:

Sedangkan peraturan pelaksanaan teknisnya, LKPP juga sudah menjalin kerjasama dengan BKN RI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) LKPP dan Kepala (Perka) BKN RI Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013, dapat disimak di bawah ini.

Perber Kepala LKPP/BKN RI:

Peraturan Bersama Kepala LKPP Dan Kepala BKN RI Jabfung Pejabat Pengadaan by GustPriyono