Thursday, November 12, 2015

Mengenal Jabatan Fungsional Tertentu #12: Psikolog Klinis

SKPedia.com: Apa dan Bagaimana Peran Jabatan Fungsional Psikolog Klinis?

Kendall (1982) mengemukakan Tugas profesional seorang psikolog klinis adalah mengimplementasikan prinsip dasar Psikologi Klinis sebagai ilmu terapan (Wiramihardja, 2012). Jadi, seorang psikolog klinis harus dapat mempraktekkan prinsip dari Psikologi Klinis dalam keseharian, karena itu merupakan tugasnya. 

Dari sisi regulasi, Psikolog Klinis adalah PNS yang memiliki tugas dan fungsi melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinik kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan yang diduduki PNS tersebut dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang (Permenpan No 11/2008)

Berkaitan dengan tersebut, ada beberapa peranan yang dapat dimiliki oleh seorang psikolog klinis sebagai seorang profesional, yaitu:
  1. Intervensi: Terapi, konseling yaitu peran yang berupa memberikan psikoterapi kepada klien.
  2. Asesmen, Psikodiagnosa, Evaluasi yaitu proses yang digunakan oleh para psikolog klinis untuk mengamati dan mengevaluasi masalah biologis, sosial, dan psikologis yang dihadapi oleh klien. Bisa juga berupa pemaknaan dan penilaian atas klien tersebut dan lingkungannya. Dalam prosesnya, klien mungkin akan memerlukan dan menjalani terapi atau bentuk-bentuk lain dari proses treatment. Asesmen ini adalah prasyarat yang diperlukan oleh para ahli yang menangani klien tersebut karena asesmen ini memberikan informasi-informasi penting terkait yang dibutuhkan dalam proses lebih lanjut. Selain itu asesmen dapat memberikan sumbangan kepada riset klinis, dalam usaha untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dalam bidang tersebut.
  3. Mengajar; Sebagai profesi, jabatan psikolog klinis dapat mengajar, dalam arti ia memeberikan informasi dan pelatihan mengenai topik-topik yang termasuk dalam bidang kemahirannya. Para psikolog klinis juga dapat memberikan berbagai pelatihan dan pengembangan - seperti pengembangan sumber daya manusia, misalnya dalam lingkup keluarga, perusahaan (korporasi) atau komunitas. Tentu saja yang mereka sampaikan dapat juga merupakan usaha untuk mempromosikan kesehatan mental (mental health).
  4. Konsultasi; Psikolog klinis dapat juga memberikan bimbingan baik pada perseorangan, kelompok, badan, sistem maupun organisasi. Disini, mereka membantu para counselee (orang yang deberi konseling) melakukan pekerjaannya, atau menjalani kehidupannya dengan lebih efektif, membuat klien lebih bahagia namun bukan ”memperbaiki” klien.
  5. Administrasi; peran ini dikerjakan oleh para psikolog klinis yang berada dalam posisi manajerial atau sebagai eksekutif. Misalnya yang bekerja di universitas, rumah sakit, atau klinik pasien rawat jalan. Tugas administrasi ini antara lain melaksanakan prosedur seleksi dan evaluasi personil.
  6. Penelitian; penelitian ini dapat memiliki berbagai bentuk mulai dari riset investigasi, riset hubungan antara suatu hal dengan yang lainnya (korelasi), mengaji keefektifan suatu pendekatan terapi, dan yang lainnya (Wiramihardja, 2012, 16-18)

Cara Penyusunan SKP JFT Psikolog Klinis

Menyusun SKP bagi rekan-rekan JFT seperti Psikolog Klinis sangatlah mudah sekali. Kenapa gitu? Iya, karena para JFT seperti Psikolog Klinis sudah ada panduannya yang aplikatif dan implementatif, yaitu tinggal mengutip butir-butir kegiatan yang menjadi kewenangan/tanggung jawab sesuai jenjang jabatan fungsionalnya, yang tercantum dalam peraturan perundangan yang mengatur JFT itu. Biasanya berupa Keputusan Menpan atau Permenpan. Nah, untuk JFT Psikolog Klinis diatur oleh Permenpan Nomor 11 Tahun 2008 (bagi yang memerlukan silahkan Downloaddan peraturan terkait lainnya. Mulai Pasal 8 dalam permenpan tersebut mengatur butir-butir kegiatan yang akan dinilai dengan angka kredit. 

Untuk keperluan penyusunan SKP, seorang JFT harus melakukan:
  1. Pemetaan Kewenangan dan Tanggungjawab sesuai jenjang Jabatan
  2. Menyusun Rencana Kegiatan sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya
  3. Menentukan strategi
Pemetaan Kewenangan dan Tanggungjawab
Psikolog Klinis adalah jabatan keahlian, yaitu jabatan fungsional PNS yang diangkat berdasarkan keahlian. Ada tiga jenjang jabatan Psikolog Klinis:
  1. Psikolog Klinis Pertama (Gol. III/b); 
  2. Psikolog Klinis Muda (Gol. III/c - III/d) dan
  3. Psikolog Klinis Madya (Gol. IV/a - IV/c)
Kewenangan dan Tanggungjawab Psikolog Klinis ketiganya sudah diatur tentang kewenangan dan tanggungjawabnya dalam Permenpan No 11/2008, lihat pasal 8 butir a, butir b, dan butir c.

Menyusun Rencana Kegiatan sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya
Menyusun rencana sangat penting, agar kegiatan terarah dalam rangka pengembangan karier. Petakan apasaja kegiatan yang akan Anda lakukan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya atau trend yang sering muncul atau anda alami belakangan ini.

Menyusun Strategi Pengembangan Karier
Seorang Psikolog Klinis bernama Rita Aisa dengan jabatan Psikolog Klinis Pertama (gol ruang III/b) saat ini (1 Oktober 2015) sudah mengumpulkan angka kredit (PAK) sebesar 150 Angka Kredit (AK), ia akan menargetkan bisa naik pangkat ke jabatan Psikolog Klinis Muda (Gol. III/c) dengan 200 AK pada tahun 1 Oktober 2018. Jika demikian, ia harus berani menyusun target dalam SKP yakni 50 poin AK lagi dalam kurun waktu 3 s.d. 4 tahun ke depan. 

Sehingga dalam 1 tahun ia harus mengumpulkan angka kredit sedikitnya 12,5 AK (50 dibagi 4 tahun). Ini adalah asumsi, jika Rita Aisa menginginkan kenaikan pangkat/jabatannya secara santai (4 tahun). Apakah, kenaikan pangkat Psiklog Klinis bisa ditargetkan kurang dari 4 tahun? Inilah yang perlu Anda cari strateginya.


Butir-butir Kegiatan yang dapat dimasukkan dalam Formulir SKP Psikolog Klinis
Berikut adalah kutipan dari Butir-butir Kegiatan yang terdapat pada ketentuan Pasal 8 Permenpan Nomor 11 Tahun 2008, yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Psikolog Klinis Pertama (III/b) yang dapat dimasukkan ke dalam formulir SKP. Setidaknya terdapat 16 butir kegiatan yang menjadi kewenangan Psikolog Klinis Pertama (Gol. III/b).

Demikian, semoga bermanfaat



Bahan Bacaan:
Trull, J. Timothy., Prinstein, J. Mitch. (2013). Clinical Psichology [Eighth Edition]. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.
Wiramihardja, S. A. (2012). Pengantar Psikologi Klinis [Edisi Revisi 2012]. Bandung:  Refika Aditama.
Ratih Manggarsari, http://ratih-manggarsari-fpsi13.web.unair.ac.id/
Permenpan No. 11/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya
Read more

Friday, October 30, 2015

Aneka Ragam Uraian Tugas #8: JFU Penyusun

SKPpedia.com: Berikut saya postingkan uraian tugas JFU Penyusun (yang termasuk Penyusun disini menurut Kamus JFU sesuai Perka BKN No 3 Tahun 2013)

Ikhtisar Jabatan:

Menerima, mengumpulkan dan mengklasifikasikan obyek kerja serta mengkaji dan menyusun obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan.

Uraian Tugas:
yang dapat dijadikan input Penyusunan kegiatan dalam Form SKP

a. Menerima dan memeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka pen1rusunan obyek kerja;
b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja;
d. Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
e. Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja;
f. Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja;
g. Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang termasuk JFU Penyusun:

1. Penyusun Bahan Laporan .............
2. Penyusun Bahan Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah
3. Penyusun Bahan Pembinaan Keagrariaan
4. Penyusun Bahan Pembinaan Tata Kota
5. Penyusun Bahan Petugas Pembinaan Bidang Perekonomian
6. Penyusun Bahan Petugas Pembinaan Sektor Pembangunan
7. Penyusun bahan Laporan keuangan
8. Penyusun Konsep LAKIP
9. dsb (lihat Perka BKN No 3 Tahun 2013)

Uraian tugas di atas dapat dimodifikasi sendiri dengan cara menyesuaikan jenis/karakteristik obyek kerja. Kata obyek kerja di atas (teks merah) dapat diganti dengan jenis obyek kerja. Misalnya, jika pembaca adalah seorang JFU Penyusun Laporan Keuangan, maka kata obyek kerja dapat diganti dengan laporan keuangan
Read more

Friday, October 23, 2015

Tatacara Penyusunan SKP bagi JFT Perawat Trampil

SKP.Links: Selamat Siang PNS Indonesia khususnya bapak/ibu JFT Perawat Terampil. Saya pernah menulis simulasi bagaimana tatacara menyusun SKP bagi JFT Perawat, dengan judul Cara Gampang Menyusun SKP JFT Perawat. Pada simulasi tersebut saya masih menggunakan acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya. 

Kali ini saya mengetengahkan bagaimana teknik menyusun SKP bagi JFT Perawat Trampil dengan acuan Permenpan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnyasebagai pengganti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya. 

Sebagaimana simulasi saya terdahulu, bahwa penyusunan SKP bagi Jabatan Fungsional
Cara Penyusunan SKP JFT Ners
Tertentu butir-butir kegiatan yang diisikan dalam formulir SKP bagi JFT harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku/ JFT Perawat diatur oleh Permenpan nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya. Ini artinya bahwa setiap perawat PNS harus memahami ketentuan yang diatur dalam Permenpan tersebut, terutama Bab VI Rincian Kegiatan dan Unsur yang Dinilai dalam Pemberian Angka Kredit mulai Pasal 8. 


Dalam Permenpan terbaru tentang JFT Perawat ini sudah ada ketentuan kewajiban JFT Perawat Menyusun SKP yaitu Pasal 11 dan seterusnya.

Untuk kepentingan penyusunan SKP JFT Perawat, dapat memedomani butir-butir kegiatan yang sudah ditentukan untuk penilaian Angka Kreditnya, yaitu mulai pasal 8, berbunyi seperti di bawah ini (bagi Perawat Terampil).

a. Perawat Terampil:
  1. melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu;
  2. mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat pada individu dalam rangka melakukanupaya promotif;
  3. membuat media untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif;
  4. memfasilitasi penggunaan alat-alat pengamanan atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka upaya preventif;
  5. memantau perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya (melakukan pemeriksaan fisik, mengamati keadaan pasien) pada individu dalam rangka upaya preventif;
  6. dan seterusnya sampai dengan nomor 33.
Jadi bagi JFT Perawat Terampil, pilihlah dari 33 butir kegiatan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya yang akan menjadi kegiatan pada Tahun Penyusunan SKP berjalan. Mengenai besaran Angka Kredit, silahkan diisi renncana nya sesuai target yang ingin Anda capai. 

Pada dasarnya SKP juga merupakan gambaran bagaimana seorang perawat mampu menggambarkan rencana pengembangan karirnya. Misalnya jika kenaikan pangkat Anda membutuhkan angka kredit sebanyak 50 poin lagi, dan Anda yakin dapat tercapai pada Tahun 2019, maka 2019-2015=4 tahun. Sehingga Anda harus mampu mengumpulkan Angka Kredit sebanyak 12,5 poin setiap tahunnya.

Jadi memang tidak ada yang sulit bagaimana tatacara penyusunan SKP bagi JFT Perawat. Yang menjadi masalah jika pada saat berlakunya Permenpan Nomor 25 tahun 2014 tersebut masih terdapat JFT Perawat Terampil Golongan II/a (atau kualifikasi pendidikan SPK). Perlu diperhatikan, sejak penerbitan Permenpan No. 25 Tahun 2014 tersebut, tidak ada lagi pengangkatan JFT perawat yang berkualifikasi ijazah SLTA (SPK, SMK Keperawatan, atau sederajat).

Dalam hal demikian, maka harus dicari peraturan Menteri Kesehatan sebagai lembaga pembina teknis JFT Perawat. 
Read more

Saturday, October 17, 2015

Mengenal Jabatan Fungsional Tertentu #11: Radiografer

SKP.Links: Jabatan Fungsional Radiografer diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013, menggantikan Keputusan Menpan Nomor: 133/KEP/M.PAN/12/2002 yang dianggap masih banyak kekurangan. Bagi yang membutuhkannya silahkan download dari blog ini.

Radiografer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.


Nova-Rahman.blogspot.com

Radiografer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik). Yang dimaksud dengan pelayanan radiologi adalah pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang radiologi yang memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosa dan terapi.

Radiografer adalah suatu jabatan profesi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukanlah profesi yang semat-mata sebagai jabatan atau pekerjaan untuk mencari nafkah, akan tetapi merupakan pekerjaan kepercayaan, dalam hal ini kepercayaan dari masyarakat yang memerlukan pelayanan profesi, percaya kepada ketulusan hati, integritas, percaya kepada kesetiaannya dan percaya kepada kemampuan profesionalnya.

Jabatan fungsional Radiografer adalah jabatan karier Menurut Permenpan Nomor 29 Tahun 2013, jabatan fungsional radiografer terdiri dari:

  1. radiografer terampil; yakni jabatan yang membutuhkan kompetensi atau skill (keterampilan), yakni untuk diangkat dalam jabatan tersebut berkualifikasi di bawah S-I/D-IV.
  2. radiografer ahli; yakni jabatan yang membutuhkan kompetensi keahlian, yakni dengan persyaratan akademis S-I/D-IV

Kedudukan Radiografer

Jabatan fungsional Radiografer termasuk dalam rumpun kesehatan, oleh karena itu kedudukan seorang radiografer adalah:
  1. Radiografer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan radiologi pada fasilitas pelayanan kesehatan instansi pemerintah.
  2. Radiografer merupakan jabatan karier PNS.

Tugas dan Kewajiban Radiografer

Tugas pokok Radiografer adalah melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi.

Instansi Pembina Jabatan Radiografer

Instansi Pembina jabatan fungsional Radiografer adalah Kementerian Kesehatan. yang mempunyai tugas pembinaan, antara lain:

a. menyusun ketentuan pelaksanaan, ketentuan teknis jabatan fungsional Radiografer;
b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Radiografer;
c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Radiografer;
d. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan fungsional Radiografer;
e. melakukan sosialisasi jabatan fungsional Radiografer;

Tatacara Penyusunan SKP bagi Radiografer

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013, untuk bisa menyusun SKP bagi Jabatan Fungsional Tertentu, jabatan fungsional Radiografer dapat menyusun SKP dengan cara merujuk kepada Permenpan No. 29 Tahun 2013. Butir-butir kegiatan yang sudah baku sebagai uraian tugas/kegiatan sehari-hari sudah diterangkan pada Bab VI pasal 8 Permenpan No. 29 Tahun 2013. Di bawah ini saya kutip butir-butir kegiatan yang dapat dijadikan bahan input kolom Kegiatan Blangko SKP, khususnya Radiografer Penyelia (Trampil).
  1. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam menyusun rencana tahunan sebagai ketua;
  2. Melakukan tindakan pemeriksaan PTC dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
  3. Melakukan identifikasi foto-foto rontgen dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras;
  4. Melakukan tindakan pemeriksaan tulang belakang (columna vertebralis) dalam rangka pemeriksaan MRI dengan kontras;
  5. Melakukan simulasi penyinaran teknik SSD lapangan radiasi plan pararel/opposing lateral dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
  6. Melakukan simulasi penyinaran teknik SSD lapangan radiasi box sistem dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
  7. Melakukan simulasi penyinaran teknik SAD lapangan radiasi isocenter dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
  8. Melakukan simulasi penyinaran teknik lapangan radiasi dengan alat bantu bolus keras dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
  9. Melakukan simulasi penyinaran pasien dengan imobilisator vacuum bag/bodybag dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
  10. Melakukan CT planning pada pasien tanpa imobilisasi khusus di pesawat CT/CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
  11. Melakukan CT planning pada pasien dengan imobilisasi breastboard/bellyboard di pesawat CT/ CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
  12. Melakukan CT planning untuk pengambilan data kontur dengan pesawat CT/ CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
  13. Melakukan CT planning pada pasien dengan fiksasi mouth fix/head fix (SRT) di pesawat CT simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
  14. Melakukan set up penyinaran teknik lapangan radiasi non co-plannar teknik 3D conformal/IMRT dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi;
  15. Melakukan tindakan pemeriksaan static bone scan;
  16. Melakukan tindakan pemeriksaan static thyroid scan;
  17. Melakukan tindakan pemeriksaan perfusi paru dalam rangka pemeriksaan static dengan Meta Iodobenzyl Guanidine (MIBG);
  18. Melakukan tindakan pemeriksaan ventilasi paru dalam rangka pemeriksaan static dengan MIBG;
  19. Melakukan tindakan pemeriksaan meckel scan dalam rangka pemeriksaan static dengan MIBG;
  20. Melakukan tindakan pemeriksaan DMSA dalam rangka pemeriksaan static dengan MIBG;
  21. Melakukan tindakan pemeriksaan mamoscintigrafi dalam rangka pemeriksaan static dengan MIBG;
  22. Menyusun laporan tahunan sebagai ketua;
  23. Menyusun laporan pemeliharaan alat-alat prosesing;
  24. Menyusun evaluasi 5 tahunan sebagai anggota;
  25. Menyusun evaluasi tahunan sebagai ketua;
  26. Menyusun evaluasi kinerja pelayanan radiologi sebagai anggota; dan
  27. Menyusun evaluasi analisa penolakan film radiografi (reject analysis).
Demikian, semoga bermanfaat.
Read more

Monday, September 14, 2015

Anekaragam Uraian Tugas #7: Operator Telekomunikasi

SKPPedia.com:  Kali ini saya tulis contoh analisis jabatan seorang JFU Operator Telekomunikasi. Biasanya JFU ini bertugas di Bagian PDE, Bagian Telekominfo/Santel pada Sekretariat Daerah



a. Ringkasan Tugas :

Menyelenggarakan Kegiatan komunikasi melalui telepon, radio/SSB dan faksimil dengan cara menerima dan mengirim berita, pesan lisan atau tertulis;

b. Rincian Tugas :

  1. Menerima dan mencatat nomor telepon yang akan dihubungi serta nomor pesawat pegawai yang meminta sebagai alat kontrol
  2. Mencatat nomor telepon pejabat atau instansi yang penting untu
    k memudahkan penyambungan telpon;
  3. Melayani permintaan penyambungan nomor lokal maupun interlokal sesuai dengan permintaan;
  4. Menerima dan mencatat permintaan pengiriman berita melalui radio Single Sight Band dan meminta keterangan apabila ada kata yang kurang jelas;
  5. Mencatat dan mengirim berita radio baik kealamat yang dituju maupun yang diterima dari luar dan menyampaikannya sesuai dengan permintaan;
  6. Menyimpan arsip berita dan laporan pada tempatnya agar mudah ditemukan apabila diperlukan;
  7. Menerima permintaan pengiriman bahan atau surat melalui faksimili dan mengecek kebenaran nomor faksimili alamat yang dituju sebagai bahan pengiriman;
  8. Mengecek kesiapan peralatan faksimili, cadangan bentuk faksimil agar peralatan siap dioperasikan untuk mengirim dan menerima berita;
  9. Melayani pengiriman faksimili dan memberikan bukti pengiriman;
  10. Mencatat bukti pengiriman dan mengkonfirmasikan jumlah rekening sebagai bahan laporan;
  11. Melaksanakan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi operator telekomunikasi.


c. Syarat Jabatan :
1)
Pendidikan
:
SLTA
2)
Pelatihan
:
operator telekomunikasi
3)   Pengetahuan Kerja            : - Jenis sarana telekomunikasi

-Cara mengoperasikan sarana telekomunikasi

4)
Bakat
: Verbal dan kecekatan jari
5)
Minat
: Kegiatan rutin
6)
Temperamen
:  Kegiatan berulang sesuai prosedur 
Read more

Saturday, September 12, 2015

Anekaragam Uraian Tugas #6: JFU Pengadministrasi Gaji

SKP.Links: Pengadministrasi gaji adalah Jabatan Fungsional Umum yang bertugas di bawah koordinasi Kepala Sub Bagian Keuangan dan atau Kepegawaian. Di bawah ini saya uraikan contoh pembuatan uraian tugas Pengadministrasi Gaji.

Ringkasan Tugas : Membantu Seksi Kepala Sub Bagian Keuangan dalam mengadministrasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah/Instansi.

Sebagai seorang JFU pengadministrasi gaji memiliki Uraian Tugas sebagai berikut :
  1. Meneliti dokumen perubahan gaji Pegawai Negri Sipil Daerah (SK pengangkatan CPNS/PNS,
    SK Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Surat Keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga, dan dokumen lain yang berhubungan dengan perubahan gaji pegawai); 
  2. Entri data perubahan gaji PNSD berdasarkan dokumen perubahan gaji 
  3. Menyiapkan daftar gaji seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Paser; 
  4. Menyiapkan rekapitulasi pungutan Potongan Pihak Ketiga (PFK) 
  5. Menyiapkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk setoran PFK; 
  6. Menyampaikan laporan (SSBP) setoran PFK (ke PT; Taspen untuk SSBP-IWP dan BAPERTARUM untuk SSBP-Taperum); 
  7. Menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-Gaji); 
  8. Menyimpan arsip SP2D Gaji beserta kelengkapannnya; 
  9. Menyiapkan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP); 
  10. Melaksanakan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Pengadministrasi Gaji. 
Dari analisis jabatan (anjab) seorang JFU Pengadministrasi Gaji harus memenuhi syarat jabatan :
1) Pendidikan         : D III/ S I Akutansi
2) Pelatihan,          : Bimtek Pengelolaan Keuangan
3) Pengetahuan Kerja : Administrasi Keuangan dan Komputer
4) Bakat         : Numerik dan Ketelitian
5) Minat         : Berhubungan dengan data
6) Temperamen : Kegiatan berulang-ulang sesuai prosedur

Demikian, semoga bermanfaat.

Read more

Anekaragam Uraian Tugas #5:Bendahara Barang

SKP.Links: Tugas dan fungsi atau Tusi penyimpan dan pengurus barang (biasa disebut Bendahara Barang) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

Tugas Penyimpan Barang :

  1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah.
  2. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima.
  3. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan.
  4. Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang.
  5. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan.
  6. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala OPD

Tugas Pengurus Barang :

  1. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing OPD yang berasal dari APBD, maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah.
  2. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan.
  3. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola.
  4. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
Uraian tugas di atas dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan SKP Pengurus Barang/Bendahara Barang, sesuai keadaan pada tahun pengadaan. 
Read more

Wednesday, September 9, 2015

Mengenal Jabatan Fungsional Tertentu #10: Penyuluh Kesehatan Masyarakat

SKP.Links: Sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
sumber:poltekkes-soepraoen.ac.id
58/KEP/M.PAN/8/2000 yang dimaksud dengan jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah tenaga pelaksana teknis fungsional yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan pembinaan teknis Kementerian Kesehatan yang mengemban tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat/promosi kesehatan secara profesional.


Penyuluhan atau promosi kesehatan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai kultur dan kearifan lokal (local wisdom) setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (lihat KepmenKes No. 1114/MENKES/SK/VII/2005)

Selanjutnya penyuluhan kesehatan oleh Rumah Sakit (PKRS) adalah upaya Rumah Sskit untuk meningkatkan kemampuan pasien, klien, dan kelompok-kelompok masyarakat, agar pasien dapat mandiri dalam mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya, klien dan kelompok-kelompok masyarakat dapat mandiri dalam meningkatkan kesehatan, mencegah masalah-masalah kesehatan, dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama mereka, sesuai sosial budaya mereka, serta didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (Kepmenpan 58/Kep/M.PAN/8/2000).


Tugas dan Fungsi Penyuluh Kesehatan Masyarakat

Jabatan Fungsional Penyuluh keshatan Masyarakat diatur dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000. Menurut ketentuan dalam keputusan tersebut tugas dan wewenang jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat  adalah :
  1. Melaksanakan kegiatan advokasi (pendampingan)
  2. Melaksanakan kegiatan bina suasana
  3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
  4. Melakukan penyebarluasan informasi kesehatan dalam berbagai bentuk dan saluran komunikasi
  5. Membuat rancangan media baik media cetak, elektronika maupun luar ruang
  6. Melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan
  7. Merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan 

Bagaimana Menyusun SKP

SKP atau Sasaran Kerja Pegawai jabatan fungsional sesuai Perka BKN 1/2013 disusun dengan berdasarkan butir-butir kegiatan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional tersebut sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya. Oleh karena itu, jabatan fungsional Penyuluh kesehatan Masyarakat harus merujuk kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000, disesuaikan dengan kewenangan dan tanggungjawab sesuai jenjang jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat.

Klasifikasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat 

Jabatan Fungsional Penyuluh kesehatan mempunyai 2 kategori yaitu :
  1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil adalah jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang bersifat keterampilan di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat/promosi kesehatan, pengangkatan pertama pada jabatan ini berkualifikasi Diploma III.
  2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli adalah jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan, pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahn masalah dan proses pembelajaran dengan cara yang sistematis di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat/promosi kesehatan. Pengangkatan pertama pada jabatan ini harus berkualifikasi minimum ijazah S1/D-IV.
Read more

Tuesday, August 25, 2015

Anekaragam Uraian Tugas #4: Kasubbag Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian biasanya merupakan unit kerja eselon IV yang berada di bawah Bagian Tata Usaha atau Sekretariat atau Bagian Umum (Eselon III). Subbagian kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian untuk internal organisasi. 

Dalam era sekarang, banyak ragam nomenklatur unit kerja eselon IV terutama yang
mengurusi kepegawaian, antara lain Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Kepegawaian dan Keuangan, Subbag Tata Usaha. Jadi semua tergantung pertimbangan dan kebutuhan organisasi.

Untuk menjabarkan tugas pokok, subbagian kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut  :
  1. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan dokumentasi peraturan kepegawaian dan penyelesaian masalah kepegawaian
  2. Menyiapkan usul pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, administrasi pemeriksaan kesehatan pejabat dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
  3. Menyiapkan bahan, Petunjuk Teknis tentang penilaian kinerja, kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, tugas dan izin belajar, ujian dinas.
  4. Menyiapkan urusan administrasi dan verifikasi jabatan fungsional.
  5. Menyiapkan Penyelesaian administrasi Kenaikan Pangkat.
  6. Mengelola administrasi pemindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai.
  7. Mengelola informasi dan tata naskah kepegawaian.
  8. Menyiapkan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja , menyiapkan rencana  kebutuhan dan formasi pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan penugasan khusus serta evaluasi penempatan.
  9. Menyiapkan Usulan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
  10. Menyiapkan usulan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami PNS
  11. Menyiapkan administrasi Pelantikan dan Sumpah Jabatan
  12. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan


Read more

Monday, August 24, 2015

Mengatasi Masalah dalam Pendataan Ulang PNS 2015

Bagaimana Saya Bisa Mendaftar dalam Rangka PUPNS?

Setelah informasi yang pernah saya tulis Anda dapat melakukan pendaftaran PUPNS dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
  1. Masuk ke portal e-PUPNS2015 dengan alamat:  E-PUPNS.bkn.go.id.
  2. Klik Daftar
  3. Isikan data yang dibutuhkan pada formulir. Setelah pendaftaran dianggap berhasil, Anda akan mendapatkan bukti registrasi berupa gabungan angka dan huruf sebanyak 8 digit. 
  4. Bukti Registrasi terdapat dua bagian dan dapat dicetak. Bagian pertama (bertanda "Diserahkan Verifikator") diserahkan ke Biro Kepegawaian atau BKD setempat untuk selanjutnya akan diverifikasi, bagian lainnya bertanda "Dipegang oleh PNS" disimpan secara baik oleh PNS yang bersangkutran.


Dalam masa percobaan ini, banyak PNS setelah melakukan registrasi PUPNS mengalami kesulitan dan tidak bisa mencetak bukti registrasi. Bukti registrasi ini amatlah penting karena harus diserahkan kepada Biro Kepegawaian (bagi PNS Pusat) Badan Kepegawaian Daerah (bagi PNS Daerah). 

Ternyata email yang digunakan untuk pendaftaran (seperti kasus saya) tidak ada balasan apapun di inbox. Jika email Anda tidak ada balasan, berikut tips dan trik mengatasinya.

Ada 4 langkah untuk bisa mencetak Bukti Registrasi, lihat gambar dan penjelasannya.



Keterangan gambar di atas sebagai berikut: 
  1. Masuk menu utama awal, klik MASUK; 
  2. Isikan data yg diperlukan jika mengalami masalah, klik Lupa Kata Kunci; 
  3. Isikan data yang diperlukan lagi, klik LANJUT; 
  4. Masukkan pertanyaan keamanan dan jawabannya yang pernah dibuat. Akhiri dengan menekan tombol OK.
Setelah menekan tombol OK Anda akan mendapatkan Bukti Registrasi berformat PDF. Dan Anda bisa mencetaknya untuk selanjutnya diserahkan ke unit kerja yang mengurusi kepegawaian di instansi tempat Anda bertugas, yang selanjutnya diserahkan kepada Biro Kepegawaian (PNS Pusat) dan BKD setempat (PNS Provinsi/Kabupaten/Kota).


PERSIAPAN YANG DIBUTUHKAN DALAM RANGKA PUPNS

Kelengkapan dokumen kepegawaian yang dibutuhkan dalam rangka PUPNS adalah:
  1. FC SK PNS dan CPNS
  2. FC Ijasah yang dimiliki dan diakui (telah disahkan penggunaannya oleh BKN)
  3. FC seluruh SK Kenaikan Pangkat
  4. FC seluruh SK jabatan
  5. FC STTPL DIklat Fungsional/Strukutural/Teknis
  6. FC Askes/BPJS
  7. FC NPWP
  8. FC Sertifikat (JFT, maupun sertifikat Diklat - STTPL)
  9. FC Karsu( kartu suami), Karis ( Kartu istri)
  10. FC Kartu Taspen
  11. FC Akta Kelahiran
  12. FC Surat Nikah
  13. FC Surat Keterangan Cerai, Meninggal Isteri/Suami bagi yang janda/duda**)
  14. Nomor Induk Kependudukan (Kartu Tanda Penduduk)
Keterangan:
FC = Fotocopy
**)= sesuai keadaan



Semoga bermanfaat.

Read more