SKPedia

ABSTRAK - ABSTRACT ringkasan suatu pernyataan, laporan, karangan, dan sebagainya yang disusun secara sistematis dan menyeluruh ADMINISTRASI proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan ADMINISTRASI PERIZINAN (JFU) jabatan fungsional umum yang memiliki tugas dan fungsi memeriksa dan mencatat data perijinan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran proses perijinan. ADMINISTRASI JARINGAN KOMPUTER (JFU) jabatan fungsional umum yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi, mengelola dan memelihara sistem jaringan komputer dan sirkuit data sesuai dengan prosedur dalam rangka memberikan dukungan tugas organisasi. ANALIS (JFU) jabatan fungsional umum yang memiliki tugas dan fungsi menelaah dan menganalisa obyek kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasilguna ARSIPARIS (JFT) Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh PNS dan memiliki hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. BENDAHARA (JFU) jabatan yang memiliki tugas dan fungsi mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan anggaran dengan pejabat obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. CARAKA (JFU) jabatan fungsional umum yang bertugas dan memiliki fungsi melaksanakan pengiriman surat ke alamat yang dituju, baik secara langsung maupun melalui Pos dan Giro atau perusahaan jasa pengiriman (ekpedisi) lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar surat sampai ke tujuan dengan cepat dan tepat. DISIPLIN mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan pelayanan kepada publik (masyarakat) DOKUMENTALIS JFU yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pencatatan dokumen, pemeliharaan, serta pelayanan kebutuhan dokumen sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi bagi pimpinan. HUKUMAN DISIPLIN PNS Sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar Peraturan Disiplin PNS HUKUMAN DISIPLIN RINGAN (?) HUKUMAN DISIPLIN SEDANG (?) HUKUMAN DISIPLIN BERAT (?) JABATAN FUNGSIONAL (UMUM) kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi; JABATAN STRUKTURAL adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara; JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) sering disebut juga JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS (JFK) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. KENAIKAN PANGKAT (KP) adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pegabdian pegawai negeri sipil terhadap negara; KENAIKAN PANGKAT (KP) REGULER adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan; KENAIKAN PANGKAT (KP) PILIHAN kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atas prestasinya yang tinggi; Contoh KP {ilihan: KP Penyesuaian Ijazah, KP Pangkat setelah Satu Tahun Jabatan Eselon; KOMPETENSI (1) kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya (PP 101/2000); (2) seperangkat tindakan cerdas penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Kepmendiknas 045/2002) Dalam konteks penyelenggaraan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kompetensi dikelompokkan atas 4 jenis, yaitu (SANKRI, 2003 :75-76): Kompetensi TEKNIS (technical competence) yaitu kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Definisi yang sama dimuat dalam PP no 101/2000 tentang DIklat Jabatan PNS, bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. Kompetensi MANAJERIAL (managerial competence) adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi. Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip good governance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Kompetensi SOSIAL (Social Competence), yaitu kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Kompetensi sosial dapat terlihat di lingkungan internal seperti memotivasi SDM dan atau peran serta masyarakat guna meningkatkan produktivitas kerja, atau yang berkaitan dengan lingkungan eksternal seperti melaksanakan pola kemitraan, kolaborasi dan pengembangan jaringan kerja dengan berbagai lembaga dalam rangka meningkatkan citra dan kinerja organisasi, termasuk bagaimana menunjukkan kepekaan terhadap hak asasi manusia, nilai-nilai sosial budaya dan sikap tanggap terhadap aspirasi dan dinamika masyarakat Kompetensi INTELEKTUAL/STRATEGIK (intellectual / strategic competence), yaitu kemampuan untuk berpikir secara strategic dengan visi jauh ke depan. Kompetensi intelektual ini meliputi kemampuan merumuskan visi, misi, dan strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional, merumuskan dan memberi masukan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang logis dan sistematis, juga kemampuan dalam hal memahami paradigma pembangunan yang relevan dalam upaya mewujudkan good governance dan mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, serta kemampuan dalam menjelaskan kedudukan, tugas, fungsi organisasi instansi dalam hubungannya dengan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. KURATOR (JFU) Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi mengadakan riset, mengumpulkan, menyimpan, menjamin keselamatan dan kelestarian isi beberapa arsip dan benda sejarah budaya, artistik, seni, dan benda lain yang mengorganisir pameran musium dan gedung kesenian Sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar benda-benda tersebut terpelihara dan dapat diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang lama MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL jabatan fungsional tertentu sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dan berkedudukan di lembaga/instansi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang membidangi ketenagakerjaan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. MHI diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 PANGKAT kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian; PEMROSES (JFU) JFU yang memiliki tugas dan fungsi menerima, mencatat, menghitung dan memproses data objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lanca. Contoh: Pemroses Kenaikan Pangkat, Pemroses Kenaikan Gaji Berkala, Pemroses Mutasi Jabatan Fungsional, Pemroses Cuti, Pemroses Ijin Belajar, Pemroses Pensiun, Pemroses Pengawasan dan Pelayaran Kapal, dll PENCATAT/PEREGISTER JFU yang memiliki tugas dan fungsi mencatat, membuat tabulasi, memelihara serta mendokumentasikan obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar informasi yang tersimpan dapat dimanfaatkan apabila diperlukan. Contoh JFU Pencatat: Pencatat Surat Nikah, Pencatat Pendaftaran Kapal Perikanan, Pencatat/Peregister Data Koleksi Tumbuhan, Pencatat/Peregister Wajib Pajak PENDATA (JFU) JFU yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pendataan dengan cara mengunjungi, mengumpulkan keterangan, mencatat keterangan/informasi objek kerja ke dalam buku, mengelompokkan, menganalisa, merekapitulasi dan mentabulasi data serta membuat laporan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar keterangan tersimpan dan dapat dipergunakan apabila diperlukan PENDISTRIBUSI (JFU) JFU yang memiliki tugas dan fungsi mendokumentasikan obyek kerja dengan cara menerima, mencatat, menyimpan, menyusun, menyiapkan, merawat dan mendistribusikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemakai obyek kerja PENDOKUMENTASI (JFU) JFU yang bertugas dan berfungsi mendokumentasikan obyek kerja dengan cara menerima, mencatat, menyimpan, menyusun, menyiapkan dan merawat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan penyajian PENGADMINISTRASI (JFU) JFU yang memiliki tugas dan fungsi menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. PENYULUH KESEHATAN MASAYARAKAT (JFT) jabatan fungsional tertentu PNS sebagai yang berada di lingkungan pembinaan teknis Kementerian Kesehatan yang mengemban tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat/promosi kesehatan secara profesional. NOTULIS RAPAT (JFU) JFU yang memiliki tugas dan fungsi menyusun hasil notulen rapat, membuat kesimpulan dan resume suatu kegiatan rapat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik RADIOGRAFER (JFT) jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil